Sekolah Penerima Bantuan DAK di KBB Diduga Dipungli oleh Oknum Konsultan Disdik

  • Wijayanti
  • Selasa, 31 Desember 2019 | 10:33 WIB
foto

Ilustrasi pungli

LAPORAN UTAMA

Mediakasasi.com, Bandung - Sejumlah kepala sekolah (kepsek) SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjerit. Mereka mengeluhkan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum fasilitator atau konsultan pembangunan ruang kelas bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Dana yang dipinta sejumlah oknum fasilitator Disdik KBB kepada para kepala sekolah dan panitia pembangunan sekolah (P2S) itu jumlahnya tak main-main. Mereka meminta dana 3 persen dari total nilai proyek pembangunan.

Dana 3 persen itu mereka pungut dari seluruh sekolah penerima bantuan pembangunan fisik DAK.

Sebagai gambaran, dana DAK yang digelontorkan pemerintah pusat untuk SD dan SMP di KBB nilainya mencapai puluhan miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Mediakasasi.com, untuk SMP saja, pemerintah pusat menggelontorkan bantuan DAK sebesar Rp 15 miliar. Sedangkan dana DAK yang digelontorkan untuk sekolah SD nilainya jauh lebih besar mencapai hingga puluhan miliar rupiah.

Bantuan DAK biasanya diberikan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) atau renovasi kelas lama. Dana Rp 15 miliar tersebut diperuntukkan bagi 76 sekolah SMP di Bandung Barat, baik SMP Negeri dan juga swasta.

Nilai bantuan untuk pembangunan fisik sekolah-sekolah tersebut berbeda-beda. Jika satu sekolah penerima bantuan DAK diminta 3 persen oleh oknum Disdik KBB tersebut, maka dana yang terkumpul dari hasil pungli 76 sekolah SMP penerima bantuan DAK, setidaknya mencapai Rp 450 jutaan lebih.

Itu baru hasil pungli dari sekolah tingkat SMP. Belum dari sekolah SD yang nilai bantuannya mencapai puluhan miliar. Jika dijumlahkan, nilai hasil pungli dari SD dan SMP di KBB tersebut kemungkinan bisa mencapai miliaran rupiah.

Lantas ke mana mengalirnya dana hasil pungli dengan dalih dana kinerja fasilitator dari tiap sekolah tersebut?

waluyajaya.com berhasil mendapat pengakuan dan keterangan mengejutkan dari sejumlah kepala sekolah penerima dana DAK yang dipungli oknum Disdik KBB tersebut.

Sejumlah kepala sekolah penerima DAK yang dipinta dana 3 persen oleh oknum Disdik KBB mengaku dana yang dipungut dari para sekolah atau P2S tersebut mengalir ke para pejabat Disdik dan Pemkab Bandung Barat.

“Iya kami sudah setor semuanya. Katanya untuk orang di atas (pejabat Disdik dan Pemkab),” ujar salah seorang kepala sekolah yang minta namanya tidak disebutkan saat ditemui.

Kepsek tersebut mengaku terpaksa memenuhi permintaan setoran dari oknum Disdik KBB tersebut. Ia sebenarnya menyadari bahwa memenuhi permintaan itu adalah kesalahan.

Namun sang kepala sekolah tak kuasa menolak. Pasalnya, kata dia, oknum yang meminta setoran 3 persen itu menyebut diperintah oleh pejabat Disdik KBB.

Menurut dia, seluruh sekolah SMP penerima bantuan DAK tersebut juga ikut menyetor dana 3 persen sesuai yang diminta oknum konsultan Disdik KBB tersebut. Oknum fasilitator Disdik itu juga menjanjikan “mengakali” laporan pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan di sekolah mereka.(red-01)

Bagikan melalui
Berita Lainnya