Bandung Barat : APH Harus Transparan Ungkap Aktor Intelektual Kasus Pungli TKK "Siluman"

  • Wijayanti
  • Minggu, 5 Januari 2020 | 11:38 WIB
foto

Ilustrasi Tenaga Kerja Kontrak

waluyajaya.com, Bandung Barat - Ketua Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda, Wanwan Mulyawan mendesak Polda Jabar maupun aparat penegak hukum (APH) lainnya seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar maupun KPK untuk segera mengungkap aktor intelektual kasus pungli terhadap ribuan TKK di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Wanwan menduga rekrutmen pegawai TKK “siluman” yang saat ini menjadi permasalahan di Pemkab Bandung Barat diduga terjadi transaksi keuangan ilegal, baik yang sifatnya pungutan liar atau pungli maupun gratifikasi.

Menurutnya, terjadi perputaran uang yang sangat besar pada kasus pungli terhadap ribuan pegawai TKK “siluman” di Pemkab Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelusurannya, kata dia, perputaran “uang haram” dalam proses perekrutan pegawai TKK “siluman” di Pemkab Bandung Barat mencapai puluhan miliar.

“Kami mendesak Polda Jabar untuk segera mengungkap aktor intelektual kasus pungli terhadap TKK KBB itu. Jangan sampai berhenti di penetapan seorang tersangka, karena dia (tersangka) hanya wayang,” kata Wanwan kepada wartawan.

Polda Jabar, sambung dia, harus mengungkap ke mana mengalirnya uang puluhan miliar yang dipungut dari ribuan TKK Pemkab Bandung Barat tersebut. Terlebih kata Wanwan, saat ini, sudah terbukti bahwa para TKK yang direkrut tersebut tidak menerima gaji sejak mereka bekerja karena memang mereka tidak tercatat di daftar pegawai Pemkab Bandung Barat.

Modus yang digunakan para oknum yang merekrut para pegawai TKK itu, kata Wanwan, yakni dengan cara para calon pegawai TKK itu dijanjikan bekerja di Pemkab Bandung Barat dengan syarat menyetor uang puluhan juta setiap orang.

Namun, kata Wanwan, ribuan TKK tersebut direkrut tidak melalui prosedur yang benar. Buktinya, saat ini ribuan pegawai TKK itu tidak tercatat di bagian kepegawaian sehingga mereka tidak digaji hingga saat ini. Sehingga, kata dia, wajar jika pegawai TKK itu dijuluki pegawai TKK “siluman”.

“Jadi itu jelas-jelas pungli dan penipuan terhadap para TKK. Polda Jabar harus mengungkap ke mana mengalirnya uang puluhan miliar yang dipungut dari ribuan TKK itu. Pasti ada aktor intelektualnya. Enggak mungkin hanya seorang tersangka saja. Pasti ada bos besarnya ini,” tutur Wanwan.

Berdasarkan penelurusannya, kata Wanwan, pihaknya menemukan keterlibatan orang-orang dekat Bupati KBB, pejabat tinggi Pemkab Bandung Barat, oknum relawan dan orang-orang di pusaran elit kekuasaan. Hal tersebut berdasarkan pengakuan para pegawai TKK yang ditemuinya.

Indikasi tersebut dikuatkan adanya pengakuan sejumlah narasumber (korban TKK) dan mantan relawan menyebutkan bahwa lamaran dari para TKK masuk melalui Sekretaris Pribadi (Sekpri) Bupati KBB, yang bernama Yadi.

“Kalau ada pengakuan lamaran TKK dikoordinir oleh Sekpri Bupati, itu benar adanya. Tinggal diperiksa, siapa yang mengkoordinir pungutan dari TKK itu. Polda jangan tebang pilih.

Jangan hanya sampai Kabid yang jadi tersangka. Kalau ada orang-orang di lingkaran Bupati yang terlibat, sikat saja jangan ragu-ragu.

Jangan cuma wayang yang kena, ungkap juga dalangnya,” tegas Wanwan seraya berharap KPK pun dapat turun tangan mengusut kasus pungli ribuan TKK di KBB.

Bagikan melalui
Berita Lainnya