Skyscraper
Skyscraper

Jangan Heran, Kongkalikong Pejabat PUPR dengan Rekanan Terkait Proyek

  • Wijayanti
  • Jumat, 24 Januari 2020 | 15:06 WIB
foto

Kualitas rabat beton yang baru saja selesai sudah terlihat retakan. (foto: istimewa)

 

 

 

Laporan Utama

waluyajaya.com, Bandung – Pengaduan sering dilakukan oleh media dan LSM terkait proyek yang ada dilingkungan PUPR Kabupaten Bandung. Namun, pengaduan yang diberikan kepada Inspektorat, kepolisian maupun kejaksaan tidak pernah ada tindak lanjut.

Pengaduan dugaan kongkalikong dan permainan antara pejabat dengan peserta lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menguasai semua proyek di Kabupaten Bandung menjadi sorotan media dan penggiat anti korupsi.

Terkait hal tersebut, Ketua Wadah Generasi Anak Bangsa, Sumanrinto, ST, angkat bicara.

Sumanrinto menyebutkan, terkait kongkalikong pejabat, itu pasti ada. Bahkan beberapa kali pihaknya bersama media mengirim surat kepada dinas PUPR, namun tidak pernah dijawab. Kata ia, di Pameungpeuk, Jumat (24/1/2020).

Ia menjelaskan, surat pengaduan pernah diberikan kepada kejaksaan dan kepolisian, tapi semua tidak pernah ada kelanjutan. Bahkan, terkesan diselesaikan “secara adat”.

Saat ditanya mediakasasi.com, bagaiman isi surat tersebut, Sumanrinto mengaku hanya berhubungan dengan laporan hasil investigasi dan pengaduan dari beberapa rekanan.

“Surat itu berhubungan dengan proyek dan dugaan kongkalingkong antara pejabat dan rekanan yang mendapat proyek. Kalau mau lebih jelas bisa ditanya kepada APH yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bandung.” Katanya.

Seperti diketahui, dinas PUPR Kabupaten Bandung kerap menjadi sorotan para penggiat anti rasuah dan media. Karena, informasi yang beredar dikalangan pemborong diduga adanya rekanan ‘peliharaan dinas’ untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin 'melahab' semua proyek di Kabupaten Bandung.

Menurut keterangan dari salah satu pihak rekanan menyebutkan, mereka tidak bisa berbuat banyak karena takut tidak diberi kesempatan untuk bisa mengikuti lelang di dinas PUPR.

"Para anti rasuah akan melawan terhadap para birokrat yang mengatur semua kegiatan lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Kabupaten Bandung." katanya.

Menurut Sumanrinto mengaku, selama 2 tahun ini sudah apatis dengan proses lelang yang ada, artinya tidak mungkin bisa menang karena kongkalikong antara pejabat dan peserta yang akan dimenangkan, sudah sistematis dan terstruktur.

Contoh kecil yang sedang disoroti diantaranya :

1. Pekerjaan rehabilitasi jalan Cipelah Kecamatan Rancabali dengan anggaran pagu 805.000.400

2. Pekerjaan rehabilitasi jalan Cireungit - Kamasan Kecamatan Cangkuang dengan anggaran nilai Pagu 1. 245.000.000

Menurut Sumanrinto, PTUN adalah langkah terakhir dari para kontraktor untuk mencari keadilan, maka permasalahan yang kerap terjadi di dinas PUPR Kabupaten Bandung sudah harus didaftarkan gugatannya oleh para rekanan kepada PTUN Bandung. (Mando/Tinjak)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Pemkot Bandung Dan Pemprov Jabar Resmi Tanda Tangani Kerja Sama Program Intensifikasi Pajak Daerah
Alquran & Hadis Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Aturan Keduniaan & Akhrirat
Ibadah Qurban Itu Apa
Gedung Sate Ditutup Sementara Karena 40 Pegawai Terindikasi Covid 19
9 Pejabat Tinggi Pratama Telah Dilantik Oleh Wali Kota Bandung